JAKARTA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berkomitmen untuk mengupayakan rumah bersubsidi bagi buruh menindak lanjuti satu diantara tuntutan buruh Jawa Timur pada Peringatan Hari Buruh Internasional tanggal 1 Mei 2025 lalu. Gubernur Khofifah bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP RI di Jakarta pada Selasa malam (6/5).
Dalam pertemuan tersebut turut hadir Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim Lutfil Hakim dan Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jatim Ahmad Fauzi. Selain membahas rumah bersubsidi untuk buruh pertemuan ini juga mendiskusikan rumah bersubsidi bagi wartawan, buruh, serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan Menteri PKP Maruarar Sirait.
Hasil dari koordinasi tersebut terkonfirmasi rencana sementara sebanyak 20.000 unit rumah subsidi akan diperuntukkan bagi buruh, wartawan, dan masyarakat berpenghasilan rendah di Jawa Timur.
“Salah satu tuntuntan pada Hari Buruh Internasional (May Day) lalu adalah meminta Pemprov Jatim mengupayakan Rumah Subsidi bagi buruh. Alhamdulillah, hari ini bersama Ketua PWI dan SPSI Jatim, dan Ketua Kwarda Pramuka Jatim, kami mendapatkan konfirmasi detail langsung dari Pak Menteri terkait Rumah Subsidi,” ungkap Gubernur Khofifah.
Dia melanjutkan, ke 20.000 unit rumah subsidi tersebut bisa didapat oleh buruh, wartawan, serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Sementara untuk skema rumah subsidi tersebut nantinya dapat diakses melalui Simulasi Cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA).
“Tentu ini kabar baik. Seringkali kami dapat pertanyaan, harapan dan tuntutan dari masyarakat untuk bisa segera mendapatkan rumah dengan format-format subsidi,” ujarnya.
Khofifah menerangkan, Program Rumah Subsidi ini dikemas dalam harga terjangkau dengan menawarkan berbagai kemudahan diantaranya, Uang Muka 1%, suku bunga tetap 5% sampai lunas hingga maksimal tenor 20 tahun.
Meski dijual dengan harga murah dibandingkan harga bisnis dipasaran, Gubernur Khofifah memastikan bahwa rumah subsidi ini memiliki kualitas yang layak huni.
“Tentu rumah yang layak huni, dan rumah dengan kualitas hunian yang baik untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Jawa Timur,” terangnya.
Dari koordinasi yang dilakukan Gubernur Khofifah mengatakan bahwa Pemprov Jatim dan Kementerian PKP telah setuju menyiapkan masing-masing 100 unit rumah subsidi yang berlokasi di Kabupaten Gresik, untuk diserahkan kepada buruh dan wartawan pada Juni mendatang.
Tidak hanya kuota khusus rumah subsidi, dalam kesempatan tersebut turut disetujui kerjasama renovasi 500 unit rumah antara Pemprov Jatim dan Lippo Group. Rencananya, proses renovasi rumah akan dimulai dari rumah-rumah bagi Tunawisma di Kota Malang dan Pasuruan.
“Saya dan Mas Emil tentu bahagia sekali karena kita mendapatkan penjelasan detail. Apalagi malam ini Pak Menteri juga menghadirkan pak James Riyadi yang akan memberikan support untuk renovasi 500 rumah di Jatim juga dalam waktu dekat dari Ciputra Group akan support program ini,” kata Khofifah.
Lebih lanjut Gubernur Khofifah secara khusus menyampaikan terima kasih atas respon cepat dari Kementerian PKP RI. Pertemuan tersebut disebutnya sangat produktif. Ia bahkan berharap agar keputusan dalam pertemuan tersebut bisa menjadi basis untuk kebijakan yang berlaku untuk umum, tidak hanya di Jawa Timur.
Di sisi lain, Gubernur Khofifah juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung Program Rumah Subsidi pemerintah. Ia juga menyanggupi rencana Kementerian PKP untuk meninjau beberapa titik berpotensi untuk dibangun perumahan rakyat di Jawa Timur.
“Mudah-mudahan dukungan semua pihak kita bisa memberikan penguatan bagi harapan masyarakat Jatim untuk segera memiliki rumah,” pungkasnya.
Sebagai informasi, satu unit rumah subsidi di Jawa Timur yang masuk Zona 1, dijual mulai harga Rp 166 juta. Dengan rincian Lebar Tanah 60 – 200 m2 dan Lebar Bangunan 21- 36 m2.
Sedangkan persyaratan untuk mendapat KPR – FLPP diantaranya besaran penghasilan perbulan paling banyak mengikuti aliran masing-masing zona. Kemudian belum memiliki rumah serta lolos kelayakan Analsia Kredit Bank.
Dilain pihak Menteri PKP RI mengatakan bahwa dirinya mendorong penuh cita-cita Presiden untuk menyediakan rumah subsidi bagi seluruh masyarakat. Bersama BP TAPERA, Pemerintah telah menyiapkan rumah-rumah bagi kelompok buruh, guru, petani, nelayan, ART hingga Pekerja Migran Indonesia.
“Pak Presiden memerintahkan kami untuk memprioritaskan rakyat kecil. Pertama kali di Indonesia dengan total 350.000 unit rumah disiapkan untuk masyarakat. Terbesar sepanjang sejarah perumahan di Indonesia,” jelasnya.
Dia berharap, melalui program rumah subsidi ini akan menggerakkan perekonomian masyarakat utamanya di level bawah.
“Mudah-mudahan ekonomi Indonesia semakin baik, karena sektor perumahan berhubungan dengan berbagai industri,” harapnya.
Selain dihadiri ketua PWI Jatim dan ketua SPSI Jatim koordinasi ini juga dihadiri oleh Sekjen Kementerian PKP RI Didyk Choiroel, Irjen Kementerian PKP RI Heri Jerman, Komisioner BP TAPERAHeru Pudyo Nugroho, CEO LIPPO Group James Riyadi, Ketua Kwarda Jatim Arum Sabil, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Jatim I Nyoman Gunadi dan Kepala BPKAD Jatim Sigit Panoentoen. (rls/red)
